ISMEI Siapkan Rekomendasi Hadapi ACFTA

MAKASSAR, Upeks--Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) mengeluarkan rekomendasi perihal kebijakan-kebijakan dalam menghadapi dampak dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang diterapkan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
Apalagi, Departemen Perdagangan telah memutuskan jika barang-barang impor tersebut akan diturunkan di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Papua. Karena itu, pelaku usaha lokal harus siap menghadapi serbuan barang-barang dari luar negeri tersebut.
Sekjen ISMEI Suryadi Harun dalam keterangan persnya di Kopi Zone Makassar, Rabu (31/3), mengatakan, rekomendasi ISMEI terdiri dari, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetapi dikhususkan pada sektor unggulan Sulsel, misalnya markisa, sutera, marmer dan cokelat. "Penguatan UMKM dikhususkan untuk komoditi andalan Sulsel," katanya.
Suryadi mengungkapkan, penguatan UMKM harus didorong pula oleh pihak perbankan. Suku bunga bank harus ditekan pada tingkat suku bunga untuk membantu para pelaku usaha yang ingin mengambil kredit usaha.
"Suku bunga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan membebani pengusaha," ujarnya.
Disamping itu, untuk mendukung penguatan UMKM dari perdagangan bebas, maka DPRD Provinsi Sulsel harus menyiapkan regulasi yang jelas untuk melindungi UMKM Sulsel.(www.ujungpandangekspres.com)

Kalimantan Berdialog 2010

PRIYOMBODO/HARIAN KOMPAS

Minggu, 31 Januari 2010 | 14:33 WITA

BANJARMASIN - Mahasiswa Fakultas Ekonomi  Universitas Lambung Mangkurat ( Fekon Unlam) Banjarmasin akan ikut ambil bagian dalam "Kalimantan Berdialog" di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari, 3-7 Februari 2010.

Kehadiran di forum Kalimantan Berdialog yang akan membahas ekonomi perbatasan itu sebagai salah satu bentuk partisipasi atau bagian pengabdian kepada masyarakat, ujar Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fekon Unlam, Dewi Sartika, di Banjarmasin, Minggu.

Oleh karenanya BEM Fekon Universitas Borneo Tarakan yang merupakan bagian Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) itu, mengambil tema "Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Wilayah Perbatasan" pada forum Kalimantan Bardialog tersebut.

Dalam forum Kalimantan Berdialog tersebut akan memprediksi fenomena ekonomi secara menyeluruh yang terjadi di wilayah perbatasan, ungkap staf kajian strategis ISMEI yang juga Seketaris Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unlam itu. "Karenanya pula dalam forum Kalimantan Berdialog tersebut salah satu topik pembicaraan strategi pengembangan investasi dan mendorong percepatan pembangunan daerah perbatasan," lanjutnya.
   
Ia menerangkan, dalam rangkaian Kalimantan Berdialog selama lima hari di "kota minyak" Tarakan yang berada di wilayah utara "Bumi Mulawarman" Kaltim itu, juga digelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kalimantan ISMEI.

Untuk Rakerwil itu sendiri, antara lain membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pada kepengurusan Wilayah IX Kalimantan ISMEI 2009 - 2011, guna kemajuan ISMEI ke depan yang mampu menyumbangkan pemikiran dalam pembangunan wilayah perbatasan. "Kita berharap, dengan terbangunnya ekonomi wilayah perbatasan, mereka yang tinggal di tempat itu tak merasa terpinggirkan dan guna pencitraan Indonesia di dunia internasional, khususnya dengan negara tetangga," demikian Dewi Sartika.
   
Guna menyukseskan Kalimantan Berdialog tersebut, panitia pelaksana mengundang sejumlah perguruan tinggi pada empat provinsi di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan di Kaltim sendiri.

Khusus untuk Kalsel, panitia mengundang Unlam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja, Universitas Achmad Yani dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.(ANT)

ISMEI Gelar Seminar Nasional Refleksi Ekonomi Akhir Tahun

Mataram (Suara NTB) -
ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) menggelar kegiatan seminar nasional Forum Ilmiah dan Pleno yang bertemakan refleki ekonomi akhir tahun. Kegiatan yang menghadirkan nara sumber Gubernur Riau dan anggota Pansus Bank Century. Kegiatan ini berlangsung Senin (28/12) kemarin dan berakhir 1 Januari 2010 mendatang.
Pantauan Suara NTB, Senin kemarin, pembukaan seminar nasional yang dihadiri Penjabat Bupati KLU, HL. Bakri, Ketua DPD KNPI Provinsi NTB, HL. Winengan dan Pembantu Rektor III Unram serta ketua senat mahasiswa ekonomi se-Indonesia. Acara pembukaan seminar nasional itu, menyuguhkan tarian tradisional yang mengisahkan putri mandalika. Pada penghujung acara, para undangan juga dibuat terpukau oleh tari gandrung.
Ditemui usai acara pembukaan, Ketua BEM FE Unram, Diah Ayu Kartika Ningrum mengungkapkan, kegiatan ini merupakan program kerja rutin ISMEI. Pihaknya begitu bangga dipercaya sebagai tuan rumah ISMEI. ''Kita (Mataram, red) terakhir jadi tuan rumah ISMEI tahun 1996,'' tuturnya.
Output dari acara seminar nasional ini, sambung Diah Ayu yang juga Korwil ISMEI untuk daerah Bali dan Nusra, berupa rekomendasi untuk perbaikan perekonomian Indonesia. Mengingat saat ini pun begitu banyak persoalan ekonomi yang muncul di negeri ini. Pascakegiatan yang nantinya juga berlangsung di Wisma Nusantara, para pengurus ISMEI akan langsung mengadakan rapat koordinasi.
Jika ada rekomendasi ISMEI yang kurang mendapat tanggapan, demikian Diah Ayu, pihaknya akan terus menindaklanjutinya. Salah satunya dengan cara mengunjungi instansi terkait dalam rekomendasi tersebut. Misalnya DPR RI, Menko Kesra dan Departemen Perekonomian. Di samping  kegiatan inti refleksi ekonomi akhir tahun, BEM FE Unram juga bertekad membantu Program Gubernur NTB, yakni NTB yang berdaya saing.
''Yang pertama kali ikut ISMEI, banyak yang tidak tahu tentang NTB. Kita ingin gabungkan program Gubernur dan ISMEI. Akan tetapi tidak mengubah intisari acara ini,'' terangnya. Dalam sambutannya, Ketua BEM FE Unram ini, mengaku, kegiatan ini sedianya akan dilaksanakan 17 Desember lalu. Bertepatan dengan HUT Provinsi NTB ke 51. Namun karena puncak peringatan HUT NTB dilaksanakan di Bima, akhirnya kegiatan seminar nasional Forum Ilmiah dan Pleno yang bertemakan refleki ekonomi akhir tahun diundur. (fit) (www.suarantb.com)

Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan Ekonomi Indonesia Terjadi Penyimpangan dalam Mandat Kesejahteraan Sosial

Dua ekonom Kwik Kian Gie (kiri) dan Sri Edi Swasono (kanan) tampil pada Seminar Nasional, Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Mengembalikan Khittah Kemerdekaan dalam Kehidupan Ekonomi Bangsa, yang digelar di Gedung Pertemuan Hotel Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Inn, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (5/8).

[MALANG] Trio ekonom, Kwik Kian Gie, Sri Edi Swasono, dan Faisal Basri sepakat bahwa dewasa ini penyimpangan terhadap mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial, benar-benar sudah terjadi. Membiarkan dan mewajarkan negara ini termakan neoliberalisme predatorik dan menjadi derivate, serta objek pasaran luar negeri, diibaratkan anak tanggung yang jaga citra dengan semboyannya, biar bodoh asal sombong. 

Mereka juga mengingatkan, agar orang mancanegara yang berkedok membantu membangun Indonesia selanjutnya menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sementara pengusaha kecil nasional hanya menjadi jongos (pembantu) globalisasi.

“Ini hasil riset, fakta, dan bukan isapan jempol,” ujar Sri Edi Swasono ketika tampil pada Seminar Nasional, Refleksi 65 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Mengembalikan Khittah Kemerdekaan dalam Kehidupan Ekonomi Bangsa, yang digelar di Gedung Pertemuan Hotel Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Inn, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (5/8). Seminar tersebut diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang (BEM FE-UMM) bekerja sama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) dan Ponpes Tebuireng, Jombang. 

Sri Edi Swasono mengingatkan, membangun ekonomi nasional harus membangun berdasar ideologi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 serta konstitusi pendukung lainnya. “Jangan sampai program pembangunan di negeri ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan. Jangan sekadar ada pembangunan di Indonesia, tetapi bukan membangun Indonesia. Jangan daulat pasar terus berkuasa mencengkeram negeri ini sehingga menggusur daulat rakyat. Seharusnya kita menjadfi tuan di negeri sendiri, jangan malah menjadi pelayan golobalisasi dan kepentingan mancanegara,” katanya.

Menyumbang

Sementara itu, Kwik Kian Gie menguraikan, harapan para pendiri negeri dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi tertuang jelas pada Pasal 33 (dan Pasal 34) UUD 1945 yang menyebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Dia mengambil contoh, usaha kecil menengah (UKM) yang identik dengan koperasi, pada 2007 tercatat ada 49.840.469 unit atau sekitar 99,99% dari total unit usaha (perusahaan) yang ada. Jumlah perusahaan besar ada 4.527 unit atau 0,01%. 

Namun, dalam produk domestik bruto (PDB) UKM hanya mampu menyumbang sebesar 54% sementara perusahaan besar menyumbang PDB sebesar 46%. “Kalau kita nilai rata-rata, setiap perusahaan besar menyumbang PDB sebesar Rp 406 miliar per tahun, maka UKM tidak lebih hanya Rp 43 juta/tahun. Ini berarti sumbangan setiap perusahaan besar pada PDB sebesar 9.400 kali lipat dari sumbangan perusahaan berskala UKM,” tandasnya.

Jumlah koperasi yang aktif sebanyak 108.966 unit dan yang tidak aktif ada 46.335 unit. Kalau semua koperasi digabung, ada 155.301 unit maka dibanding persentase dari UKM tidak lebih hanya berkisar 0,31%. Ini berarti, koperasi hanya sebanyak 0,31% dari UKM. 

Menurutnya, dalam Konferensi Jenewa,November 1967 diputuskan, bahwa Freeport, mendapat konsesi bukit tembaga di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan tambang Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang disodorkan pengusaha kakap dunia membuat perampokan tersebut bebas pajak untuk lima tahun lamanya.

Belum lagi, katanya jika dkaitkan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara, betapa semakin banyak fakir miskin bergelandangan di jalanan.

Sedangkan, Faisal Basri yang menguraikan jika di masa Orde Baru perekonomian Indonesia menjadi rusak dan kondisi tersebut semakin bertambah rusak parah pascatahun 2000, disebabkan pemerintah terjebak pada kebijakan negara-negara maju, utamanya yang memberi utang kepada Indonesia dengan mewajibkan masuk dalam programnya.  ( sumber : www.suarapembaruan.com)